Layanan Bantuan Hukum

Tahukah Anda? Sekarang Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan hukum dari negara, berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Sesuai amanat Undang-Undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu

Pelajari Lebih Lanjut
First Vector Graphic

Jenis Layanan

01

Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara dengan DIPA pengadilan.

Prosedur

02

Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum atau POSBAKUM adalah layanan yang disediakan oleh pengadilan bagi masyarakat yang tidak mengetahui proses berperkara dan yang tidak mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses hukum.

Prosedur
App
Syarat Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

    SKTM ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial

    Seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang; atau

  • Surat Pernyataan Tidak Mampu

    Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri

Detail
Lampiran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

    SKTM ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial

    Seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang; atau

  • Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat

    Dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri

  • Dokumen Pribadi

    Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP

  • Formulir Permohonan Bantuan Hukum

    Mengisi Formulir Bantuan Hukum pada pelayanan POSBAKUM

Detail
App

Frequently Asked Questions

Untuk memahami proses maupun syarat atau lampiran pada masing-masing layanan, silahkan pahami dari beberapa pertanyaan berikut:

Pelayanan Bantuan Hukum

Tahukah Anda? Sekarang masyarakt dapat dengan mudah memeproleh layanan hukum dari negara berdasarkan PERMA NO.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan HUKUM Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Sesuai amanat Undang-Undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

Hubungi Kami
Apakah saya harus datang ke pengadilan untuk mendapatkan layanan?

Ya, saat ini layanan bantuan hukum pengadilan masih dilakukan dengan konvensional dengan datang langsung ke pengadilan.

Apa saja dasar hukum Pelayanan Bantuan Hukum?

1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakt tidak Mampu di Pengadilan.

2. SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratura Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bag Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.

Jenis perkara perdata apa saja yang dapat dimohonkan?

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti:

1. Gugatan Cerai
2. Gugatan Hutang-Piutang
3. Gugatan Tanah
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
5. Permohonan pengangkatan anak.

Apa saja contoh Surat Keterangan Tunjangan Sosial?

Selain Kartu Keluarga Miskin (KKM), Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dapat dilampirkan seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Alamat

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II
JL. Jenderal Sudirman-Poros, Tj. Balai Karimun, 29631, Indonesia


Telepon

0777-7366088


Jam Layanan

08.00 – 16.30 (Senin-Kamis)
08.00 – 17.00 (Jumat)